Bujurnews, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur kembali menggulirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyertaan modal kepada Bank Perkreditas Rakyat (BPR) sebanyak Rp 35 miliar.
Penyertaan modal oleh Pemkab Kutim pada BPR akan digulirkan secara bertahap. Pada APBD tahun 2023 digulirkan sebanyak Rp 25 miliar dan APBD 2024 digulirkan Rp 10 miliar.
Tentunya hal itu memberikan dampak positif bagi Pemkab Kutim, di mana Pemkab Kutim menjadi saham mayoritas alias saham pengendali sebesar 70,89 persen.
“Alhamdulilah terkait penyertaan modal BPR, Pemerintah Kutai Timur menjadi saham mayoritas sebesar 70 persen, sehingga kita bisa menentukan kebijakan disitu,” ungkap Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman kepada awak media, Selasa (16/5/2023).
Oleh sebab itu, orang nomor satu di Kutim itu berani menyampaikan secara lisan kepada BPR agar membuat rencana bisnis (renbis) yang dapat memberikan kemudahan usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kutai Timur.
Selain itu, bisa juga untuk bantuan usaha bagi pelaku usaha tingkat makro jika memang BPR mampu memenuhi kebutuhan pengusaha tersebut. Pasalnya, hal itu juga akan memberikan dampak yang baik kepada pemerintah selaku pemegang saham mayoritas.
Ilustrasinya, keuntungan yang diperoleh BPR Kutim akan dibagi dengan pemerintah sekian persen, semakin BPR giat dalam memberikan kemudahan masyarakat, maka masyarakat juga akan giat untuk kerjasama dengan BPR.
“Sehingga jika kerjasamanya meningkat maka BPR bisa jadi lebih sehat lagi,” imbuhnya.
“Tetapi yang tidak kalah penting, para pelaku usaha kecil, UMKM, kontraktor-kontraktor kita yang ada di sini, itu lebih mudah untuk mendapatkan modal dalam artian pinjaman kepada BPR,” pungkasnya. (adv/bjn-02/JA)
