Bujurnews – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Timur menyanggah klaim bahwa mereka telah membentuk koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pilkada Kutai Timur 2024.
Bendahara DPD PAN Kutim, Hajja Mulyana, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak akurat. Menurutnya, PAN Kutim belum melakukan pembicaraan serius terkait pembentukan koalisi untuk Pilkada Kutim. Keputusan mengenai koalisi dengan partai lain sepenuhnya berada di bawah kewenangan DPP, bukan DPD.
“Mungkin ada yang mengklaim bahwa DPD PAN Kutim telah berkoalisi dengan partai lain, tetapi kami tegaskan bahwa belum ada kesepakatan koalisi yang dijalin dengan partai lain,” ujar Mulyana kepada wartawan di kantor DPD PAN Kutim pada Rabu (08/05/2024).
Mulyana juga mengakui bahwa pihaknya telah menerima undangan dari Bupati Kutai Timur untuk menghadiri acara di pendopo rumah jabatan bupati, namun pertemuan tersebut tidak membahas tentang koalisi. Acara tersebut hanya merupakan pertemuan informal untuk silaturahmi.
“Pada waktu itu, kami menerima undangan dari Bupati Kutim untuk hadir di pendopo Rujab Bupati, tetapi tidak ada pembicaraan mengenai pembentukan koalisi. Saya hadir hanya untuk menjalin hubungan baik dengan bupati,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mulyana menyatakan bahwa PAN Kutim terbuka untuk menjalin kerjasama dengan partai mana pun, terutama karena PAN saat ini memiliki dua kursi di DPRD Kutai Timur. PAN siap untuk berkolaborasi dengan partai lain di parlemen demi kemajuan daerah dan partai tersebut.
“Kami selalu siap untuk bekerja sama dengan partai lain di parlemen untuk kemajuan Kutai Timur dan perkembangan partai kami sendiri,” tegasnya.
Mulyana menegaskan bahwa keputusan mengenai koalisi akan diambil setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) dari DPP untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati Kutai Timur dari partai PAN pada Pilkada 2024.
“Tentang koalisi partai kami, kepastiannya akan dinyatakan setelah SK dikeluarkan oleh DPP untuk mendukung calon bupati dan wakil bupati Kutai Timur. Jadi, jika belum ada SK, klaim tentang koalisi hanyalah isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” pungkasnya.(Mar/ja)
