AdvertorialDPRD Kutim

DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-25 Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi

Bujurnews, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-25 yang membahas Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kutim mengenai dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, serta Raperda tentang Ketertiban Umum.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni, berlangsung di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, pada Rabu (15/5/2024).

Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Suryo Renggono, Sekretaris Dewan (Sekwan) Juliansyah, 21 anggota DPRD Kutim, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.

“Dengan ucapan Bismillah, Rapat Paripurna ke-25 masa persidangan ke-III tahun sidang 2023/2024 dibuka,” kata Joni saat membuka rapat.

Joni menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari proses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Agenda utama rapat adalah mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai dua Raperda yang telah disampaikan sebelumnya. Tanggapan pemerintah disampaikan oleh Asisten Pemkesra, Poniso Suryo Renggono.

Lebih lanjut, agenda selanjutnya, yaitu pembentukan Panitia Khusus (Pansus), sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kutim Nomor 1 Tahun 2019. Joni mengharapkan setiap fraksi dapat mengutus perwakilannya untuk menjadi anggota Pansus dua Raperda inisiatif pemerintah.

“Kepada Ketua-ketua fraksi, untuk dapat mengutus perwakilannya yang akan dimasukkan ke dalam komposisi Pansus dua Raperda inisiatif pemerintah tersebut,” ungkap Joni.

Dengan pembentukan Pansus ini, Joni berharap setiap perwakilan fraksi dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk pemikiran, pendapat, saran, maupun masukan.

“Tujuan akhirnya adalah terciptanya Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas untuk kemajuan masyarakat Kutai Timur,” harapnya.(adv/adl/ja)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button