Anggota DPR Anita Jacoba Gah Pertanyakan Penggunaan Anggaran Kemdikbud dan Minta Investigasi KPK
Bujurnews – Dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, meluapkan kemarahannya terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Anita mempertanyakan apakah anggaran besar tersebut telah digunakan dengan benar dan efektif.
Anita memulai kritikannya dengan menyoroti anggaran yang besar tersebut dan mempertanyakan alokasi serta efektivitasnya. “Apakah anggaran sebesar ini benar-benar telah digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Saya melihat masih banyak masalah yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Salah satu isu utama yang disoroti oleh Anita adalah masih adanya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum menerima surat pengangkatan meskipun mereka telah dinyatakan lulus seleksi. “Ini menunjukkan ada masalah serius dalam manajemen dan administrasi di Kemdikbud,” katanya.
Selain itu, Anita juga mengungkapkan hasil observasi lapangannya yang menemukan banyak gedung sekolah yang terbengkalai dan tidak terawat. Menurutnya, kondisi ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan ketidak efisienan dalam penggunaan anggaran pendidikan. “Bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan jika infrastruktur dasar saja tidak diperhatikan?” tanya Anita.
Dalam penutupannya, Anita meminta kepada pimpinan Komisi X DPR untuk merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan investigasi terhadap Kemdikbud. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Kemdikbud untuk periode 2021-2023. “Saya meminta agar KPK turun tangan dan menginvestigasi Kemdikbud. Selain itu, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran selama tiga tahun terakhir dan sebaiknya tidak ada tambahan anggaran sebelum masalah ini terselesaikan,” ujarnya.
Anita Jacoba Gah juga menyarankan agar DPR tidak menyetujui penambahan anggaran bagi Kemdikbud hingga masalah-masalah ini diselesaikan. “Kita tidak bisa terus memberikan anggaran besar tanpa ada transparansi dan akuntabilitas yang jelas,” tegasnya.
Kritik keras Anita ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang manajemen dan penggunaan anggaran di sektor pendidikan. Tindakan lanjutan dari DPR dan respons dari Kemdikbud akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan, khususnya terkait bagaimana anggaran pendidikan yang besar ini dapat benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. (*)
