DPRD Kutai Timur Fokus pada Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Kecamatan Muara Wahau
Bujurnews, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) sedang berupaya mempercepat finalisasi rancangan peraturan daerah (raperda) terkait isu tersebut.
dr.Novel Tyty Paembonan, anggota DPRD Kutai Timur, mengatakan raperda tersebut awalnya direncanakan mulai tahun lalu, namun mengalami penundaan karena adanya perubahan undang-undang di tingkat nasional yang memerlukan revisi naskah akademik.
“Kami dari Pansus pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS sebenarnya sudah harus mulai tahun lalu, tapi ada perubahan undang-undang di atasnya sehingga harus merubah naskah akademiknya. Kami kemarin harus berkonsultasi kembali untuk harmonisasi dan sinkronisasi terkait naskah akademik untuk raperda ini,” ujar dr. Novel.
dr. Novel menjelaskan alasan mengapa Kecamatan Muara Wahau menjadi fokus utama sosialisasi dan pendampingan dalam penanggulangan HIV-AIDS dan IMS. Kecamatan ini memiliki potensi penyebaran HIV-AIDS yang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kutai Timur.
“Kenapa harus di Kecamatan Muara Wahau, karena salah satu kecamatan yang kami lihat memiliki potensi penyebaran HIV-AIDS yang cukup tinggi adalah di Wahau. Teman-teman juga sudah pernah ke sana, di sana banyak lokalisasi dan tempat hiburan malam yang memang perlu dilakukan pendampingan dan sosialisasi,” jelasnya.
Menurut dr. Novel, kegiatan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko HIV-AIDS dan IMS serta pentingnya tes kesehatan. Puskesmas di Muara Wahau telah melaporkan beberapa kasus positif HIV, termasuk kematian akibat penyakit tersebut.
“Di Kutai Timur ini, potensi penyebaran HIV-AIDS dan IMS bisa dibilang merata, namun laporan dari puskesmas di Wahau menunjukkan bahwa sudah ada korban yang terdeteksi positif dan meninggal dunia,” tambahnya.
Pansus akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk puskesmas dan instansi terkait, untuk memastikan program penanggulangan HIV-AIDS dan IMS dapat berjalan efektif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat.(adv/adl/ja)
