Bujurnerws.com, Sangatta – Sorotan terhadap kesejahteraan guru honorer kembali mengemuka setelah Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendesak pemerintah daerah untuk segera meninjau ulang regulasi terkait tunjangan para tenaga pendidik non-ASN.
Ia menilai ketimpangan kesejahteraan antara guru negeri dan honorer masih terlalu besar dan membutuhkan langkah konkret.
Jimmi menekankan bahwa para guru honorer hingga kini masih menerima pendapatan di bawah standar layak, meskipun memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dalam proses pendidikan.
“Yang paling penting itu guru honorer. Guru negeri sudah cukup, tinggal yang honorer ini yang harus didorong. Mungkin regulasinya perlu dibahas ulang karena tunjangan mereka masih kecil. Ini harus kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” ujar Jimmi, Rabu (26/11/2025).
Lebih jauh, ia menyebut bahwa amanat alokasi anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan harus benar-benar dimanfaatkan, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh jenjang.
Jimmi mengingatkan bahwa guru terutama yang berstatus honorer memiliki peran fundamental dalam membentuk kualitas SDM di Kutai Timur.
Ia menegaskan bahwa para guru layak mendapatkan perhatian lebih karena menjalankan tugas besar tanpa banyak peluang mencari penghasilan tambahan.
“Mereka murni mendidik masyarakat dan bangsa. Ini tugas mulia yang harus kita apresiasi dengan memperhatikan kesejahteraan mereka,” tutupnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menemukan formula yang tepat untuk meningkatkan dukungan bagi guru honorer, tetap mengacu pada kemampuan keuangan daerah. (Ma/)
