Foto : Bupati Kukar Edi Damansyah (baju hitam) menyepakati kerjasama dengan pihak kampus. (Prokom Kukar)
Bujurnews, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) jalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, dalam rangka peningkatan pengembangan pembangunan daerah sekaligus pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).
Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dan pihak Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (5/7/2023) di Ruang Rektor Unhas Makassar.
Maksud kerjasama ini adalah optimalisasi sumberdaya para pihak dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan daerah melalui dunia pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tujuan untuk tercipta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang berimplemantasi menjadi konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah.
“Upaya ini adalah perpanjangan dari kerjasama yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020, melalui program penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun,” kata Edi
Program tersebut, dengan penyediaan dokter peserta PPDS yang mengikuti program pendidikan yaitu, Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Program Studi Obstetri dan Ginekologi, Program Studi Ilmu Patologi Klinik, Program Studi Radiologi, dan Program Studi Ilmu Anestasi.
Dalam perpanjangan kerjasama ini Pemkab Kukar memperluas pola kerjasama yang dilaksanakan, tidak hanya terkait dokter residen tetapi juga terkait kerjasama lain yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026.
Salah satu yang diharapkan adanya kerjasama riset pembangunan daerah antara tim riset Universitas Hasanuddin dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal itu tidak terlepas dari adanya kebijakan daerah, yang mana dalam setiap pelaksanaan kegiatan haruslah berdasarkan kajian dan riset agar nantinya kegiatan yang menggunakan pembiayaan besar baik itu melalui APBD atau APBN dapat dijalankan secara terukur, cepat dan tepat sasaran. (Kar)
