Mafindo Wilayah Samarinda dan Program Cek Fakta : Melawan Disinformasi di Pemilu 2024 Melalui Kolaborasi
Bujurnews.com – Pemilu 2024 semakin mendekat, dan ancaman disinformasi semakin nyata. Samarinda menjadi sorotan dalam upaya memerangi hoaks menjelang pemilihan, dengan Program Cek Fakta Mafindo dan Mafindo Wilayah Samarinda mengambil langkah strategis melalui kolaborasi. Inilah cerita mengenai upaya mereka dalam membangun gerakan yang berfokus pada kebenaran dan mengatasi berita palsu.
Di Kota Samarinda, pada 8 September 2023, Program Cek Fakta dan Mafindo Wilayah Kota Samarinda mengadakan Diskusi Terfokus dengan tujuan utama memperkuat gerakan kolaborasi sebagai langkah awal melawan disinformasi menjelang Pemilu 2024. Salah satu aspek penting dari kegiatan ini adalah menyediakan kanal Cekfakta lokal untuk memerangi hoaks dengan tema yang lebih terkait dengan masyarakat setempat.
Mereka mendapat dukungan penting dari Google News Initiative dan Cekfakta.com, yang telah berhasil memeriksa ribuan informasi palsu sejak diluncurkan pada Mei 2018. Kolaborasi mereka dengan 25 perusahaan media terkemuka, bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), telah berjalan selama lima tahun.
Namun, tantangan dalam penyebaran dan penggunaan konten cek fakta masih besar, terutama saat mendekati Pemilu 2024. Rentannya Pemilu terhadap gangguan informasi, ujaran kebencian, polarisasi, kampanye hitam, dan ancaman manipulasi kecerdasan buatan membuat upaya ini semakin mendesak.
Diskusi Terfokus dengan tema “Menepis Hoaks Menjemput Pemilu 2024 Menuju Nusantara Beradab” digelar di Hotel Fugo Kota Samarinda pada 8 September 2023. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Rudiansyah, hoaks kini banyak beredar di WhatsApp karena intensitas interaksi yang tinggi menjelang tahun politik. Hoaks keagamaan menjadi yang paling berbahaya, dan pemahaman yang baik tentang agama dan toleransi menjadi kunci.
Dekan FISIP Universitas Mulawarman, Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si., menyoroti dampak buruk hoaks terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hoaks dan isu pemilu sangat penting untuk masyarakat. Sumber informasi yang valid harus menjadi kebiasaan.
Galeh Akbar Tanjung, seorang Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, berbicara tentang evolusi penggunaan media dalam menyebarkan hoaks, dari media cetak ke media online. Dia menekankan perlunya kolaborasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memverifikasi hoaks pemilu, karena bahkan media utama pun bisa terjebak dalam menyampaikan informasi yang salah.
Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Andi Fathul Khair, menekankan pentingnya budaya kebersamaan dalam mengatasi hoaks. Mereka membangun kearifan lokal sebagai modal sosial untuk menjaga kebersamaan dan menyelesaikan masalah bersama.
Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai organisasi dan komunitas di Kota Samarinda. Mereka bersatu dalam penandatanganan pernyataan sikap bersama untuk menciptakan kolaborasi yang kuat dalam menghadapi disinformasi menjelang Pemilu 2024.
Editor : JAWS
