Sekda Kukar Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP 2023
Foto : Sekda Kukar Sunggono. (Istimewa)
Bujurnews, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono membuka rapat koordinasi evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi Pemkab Kukar tahun anggaran 2023, di Ruang Kerja Sekda, Selasa (03/10).
Kegiatan tersebut Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sunggono mengatakan pemerintah menyambut baik inisiasi dari tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim yang ingin bersinergi dan berkolaborasi mengoptimalkan kinerja OPD terhadap penyerapan anggaran serta penanggulangan stunting di Kukar.
“Kami mengapresiasi partisipasi aktif tim BPKP Kaltim yang senantiasa membatu pemda dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kerja OPD terhadap penanggulangan stunting di Kukar,” ujarnya.
Lebih lanjut Sunggono juga mengungkapkan Pemda siap memperkuat kerja sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim dalam berbagai hal guna memperbaiki dan mewujudkan good governance terhadap pelayan.
“Sebenarnya kami sudah membentuk dan menyiapkan tim lintas OPD untuk melaksanakan evaluasi, audit internal lingkup pemda Kukar sebelum data diserahkan kepada BPKP, dimaksudkan agar kita sudah menyusun dan mendeteksi data apabila terdapat kekeliruan dan tentu semua ini dilakukan guna mendukung kelancaran kerja bersama seluruh stakeholder,” katanya.
Sementara perwakilan BPKP Kaltim Tri mengatakan bahwa evaluasi atas perencanaan dan penganggaran akan fokus pada lima progam masing-masing adalah pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan daya saing pariwisata.
Tri juga mengingatkan kembali kepada para pimpinan agar memahami substansi evaluasi perencanaan dan penganggaran.
“Saya bersama tim ditugaskan untuk l memastikan pemahaman mengenai ultimate outcome, indikator, target, strategi, proses bisnis serta risiko program dan regulasi terkait dengan kelima program yang akan diawasi, lokasi, waktu dan alokasi sumber daya,” sebut Tri.
“Serta mempersiapkan tim evaluasi perencanaan dan penganggaran lintas bidang, dengan harapan kita bisa memahami semua karena kita bekerja bersama-sama dan nanti akan ada peran masing-masing di dalam pelaksanaan sesuai tupoksi. Sehingga tercipta kolaborasi dan sinergitas yang jelas serta ini tidak akan bisa kita laksanakan kalau kita tidak paham substansinya,” tutupnya. (Kar)
