Bujurnews – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berencana mengganti nomor pada Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri, Brigjen Pol. Yusri Yunus, mengungkapkan bahwa rancangan ini sedang dalam tahap persiapan dan diharapkan dapat diimplementasikan tahun depan.
Menurut Brigjen Pol. Yusri Yunus, langkah ini diambil sebagai upaya untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia. Selama ini, pembuatan SIM bisa dilakukan di daerah di luar domisili alamat KTP pemohon. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakakuratan data, yang pada akhirnya berdampak pada sistem administrasi dan pengawasan.
Dengan mengintegrasikan NIK pada SIM, diharapkan setiap data pemilik SIM dapat lebih terkontrol dan valid, mengingat NIK adalah identitas unik yang hanya dimiliki oleh satu individu dan tercatat secara resmi di data kependudukan nasional. Selain itu, penggunaan NIK juga akan mempermudah proses verifikasi dan sinkronisasi data antara berbagai instansi pemerintah.
Perubahan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga langkah penting dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Data yang lebih akurat akan memudahkan Polri dalam melacak dan mengidentifikasi pelanggar lalu lintas serta pelaku kriminal. Selain itu, kebijakan ini juga bisa mencegah penyalahgunaan identitas dan meminimalisir kasus-kasus pembuatan SIM ganda.
Meskipun proses transisi ini mungkin akan menghadapi tantangan, terutama dalam hal sosialisasi dan adaptasi sistem, Polri optimis bahwa dengan kerjasama antara instansi terkait dan dukungan masyarakat, perubahan ini dapat berjalan lancar. Implementasi kebijakan ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
Secara keseluruhan, penggantian nomor SIM dengan NIK adalah langkah maju dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi data pribadi di Indonesia. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintahan.(*)
