Bujurnews – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Garuda mengenai batas usia calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun wakil gubernur. Berdasarkan putusan terbaru ini, seseorang tidak harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Mereka yang baru mencapai usia 30 tahun pada saat pelantikan tetap diperbolehkan mencalonkan diri.
Putusan penting ini tertuang dalam putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diketok pada 29 Mei 2024. Gugatan tersebut diajukan oleh Ahmad Ridha Sabana, dan diadili oleh ketua majelis hakim Yulius serta anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.
Perubahan aturan ini memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya mengharuskan calon memiliki usia minimal 30 tahun pada saat pendaftaran. Kini, syarat usia tersebut diterapkan pada saat pelantikan, memberikan kesempatan bagi calon yang mendekati usia 30 tahun untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan.
Putusan ini disambut baik oleh Partai Garuda dan pendukungnya, yang melihatnya sebagai langkah positif menuju inklusivitas dan pembaruan dalam politik lokal. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini memungkinkan lebih banyak individu muda yang berpotensi dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pemerintahan daerah.
Namun, perubahan ini juga memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai bahwa fleksibilitas usia dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk membawa inovasi dan dinamika baru dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, kritik muncul dari pihak yang khawatir bahwa pengalaman dan kematangan yang diperlukan dalam memimpin daerah mungkin terabaikan.
Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dalam berpartisipasi aktif dalam politik dan pemerintahan. Mereka percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, para pemimpin muda dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan daerah.
Keputusan ini diharapkan akan memicu diskusi lebih lanjut mengenai peran usia dalam kualifikasi politik dan bagaimana kebijakan dapat disesuaikan untuk mencerminkan dinamika demografi dan kebutuhan zaman. Mahkamah Agung juga berharap bahwa perubahan ini akan mendorong lebih banyak individu muda untuk terlibat dalam proses politik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Dengan adanya putusan ini, peta politik daerah di Indonesia kemungkinan akan mengalami perubahan signifikan, membuka jalan bagi generasi muda untuk berperan lebih besar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Ke depannya, partisipasi aktif generasi muda diharapkan dapat membawa perspektif baru dan inovasi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. (*)
