Bujurnews – Perwakilan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, M. Amin menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim selama tahun 2023.
Hal ini disampaikan saat Rapat Paripurna Ke-27 mengenai Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi dalam DPRD Kabupaten Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutim, Kamis (13/6/2024).
Dalam penyampaiannya, M. Amin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023,” ucap M. Amin.
M. Amin mengatakan, setelah mempelajari nota penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023, ia menyatakan, bahwa realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal.
“Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” ujarnya.
M. Amin menyoroti, pentingnya memahami factor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Publik perlu tahu, apakah factor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya,” ucapnya.
Fraksi Partai Demokrat berharap agar pemerintah semakin memperhatikan kebijakan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis.
“Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” ucapnya
M. Amin juga menekankan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kinerja BUMD/Perusda.
“Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Ia berharap agar masukan dari Fraksi Partai Demokrat dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah.
“Kami berharap masukan ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk kemajuan Kutai Timur,” harapnya.(adv/adl/ja)
