Siang Geah Sebut Surplus Anggaran Tanda Ketidaksiapan Pemda dalam Perencanaan
Bujurnews – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Siang Geah mengkritisi isu surplus anggaran dan perencanaan keuangan yang dinilai masih rendah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-27 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kutai Timur, Kamis (13/6/2024).
Siang menyoroti surplus anggaran sebesar Rp1,05 triliun sebagai tanda ketidaksiapan pemerintah daerah dalam merencanakan anggaran secara efektif.
“Surplus anggaran sebesar Rp1,05 triliun menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran,” ucap Siang.
Ia menjelaskan bahwa realisasi belanja tahun 2023 hanya mencapai 84,18% dari anggaran, yang menunjukkan adanya kelebihan pendapatan yang tidak direncanakan dengan baik.
“Ketidaksiapan ini menunjukkan masih lemahnya perencanaan penganggaran dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap agar pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari situasi ini untuk memperbaiki perencanaan anggaran di masa mendatang.
Siang juga menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 44,76% dari target.
“Realisasi PAD yang rendah menunjukkan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Ia juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai lonjakan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang mencapai Rp20,63 miliar. Siang menilai penting untuk memahami sumber penambahan ini guna mendukung evaluasi yang lebih baik.
Selain itu, Siang mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp8,59 triliun atau 104,13% dari target.
“Prestasi ini perlu diapresiasi, namun perlu dijelaskan sektor-sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini. Hal ini penting untuk menentukan fokus kerja dan skala prioritas di masa depan,” ungkapnya.
Diakhir, Siang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. “Tidak dilampirkannya hasil audit BPK menghambat kami dalam melakukan kajian yang mendalam,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar laporan keuangan dilengkapi dengan audit BPK untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.(adv/adl/ja)
