Bujurnews – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli mendatang. Hal ini menyusul kesiapan kantor kepresidenan yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Juli ditempati Presiden untuk kantor ya, sudah kita siapkan. Kemudian Pak Bas (Basuki Hadimuljono) kan nanti juga akan tinggal di sana, Presiden akan tinggal di sana. Jadi, mudah-mudahan sesuai dengan rencana, mudah-mudahan bisa selesai,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, dalam pernyataannya di Palangkaraya, Kamis (27/6).
Diana menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sudah mencapai tahap signifikan. Pada pembangunan batch pertama, infrastruktur yang dibangun oleh Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya sudah mencapai 82 persen secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa proyek tersebut berjalan sesuai jadwal dan berada pada jalur yang benar untuk penyelesaian tepat waktu.
Kantor kepresidenan yang baru di IKN dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari Presiden serta mendukung aktivitas kenegaraan. Fasilitas yang lengkap dan modern diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja pemerintahan serta mempercepat proses transisi pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.
Rencana pindahnya kantor kepresidenan ini merupakan langkah strategis dalam rangka merealisasikan visi pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan IKN sebagai pusat administrasi baru yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, juga akan pindah dan tinggal di IKN, mendampingi Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan dan pengembangan IKN. Dengan adanya kehadiran langsung Presiden dan Menteri PUPR di IKN, diharapkan koordinasi dan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Pemerintah optimistis bahwa dengan upaya maksimal dan dukungan dari berbagai pihak, IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan. Selain itu, IKN juga diharapkan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal perencanaan kota yang berkelanjutan dan inovatif.
Keputusan Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN pada Juli mendatang merupakan tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia. Hal ini menandai dimulainya era baru pemerintahan yang lebih terfokus pada desentralisasi dan pemerataan pembangunan. Dengan semangat yang sama, seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru dan lebih baik. (*)
