Bujurnews – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu dan mencarikan solusi bagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin.
“Ketika memang masyarakat Kutai Timur ini sebagian atau ada yang sudah masuk kategori miskin, maka pemerintah wajib untuk membantu dan mencarikan solusinya. Kalau memang sudah ada program-program yang diarahkan ke OPD atau SKPD dinas terkait, pemerintah harus betul-betul memberi informasi terbuka,” ucap dr. Novel, Senin (5/8/2024).
Menurutnya, transparansi anggaran dan progres program penanganan kemiskinan sangat penting.
“Misalnya, anggaran untuk penanganan orang miskin di Dinas Kesehatan, kegiatannya apa, nilainya berapa, dan progresnya sampai di mana. Semua harus punya indicator, dalam lima tahun misalnya, pada tahun pertama, Dinas Kesehatan sudah menjangkau berapa masyarakat miskin untuk mendapatkan BPJS Kesehatan gratis,” jelasnya.
Dr. Novel juga menekankan pentingnya program sosial yang langsung bersentuhan dengan kelompok masyarakat miskin, seperti bantuan sembako yang diberikan secara berkala.
“Di misalnya bagian sosial atau dinas sosial, kegiatan mereka harus nyata bersentuhan dengan kelompok masyarakat miskin. Contohnya, mereka dapat bantuan sembako atau apa pun setiap tiga bulan atau enam bulan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pentingnya anggaran yang cukup untuk menangani kemiskinan, namun yang lebih utama adalah ketepatan sasaran program tersebut.
“Saya sepakat pemerintah menganggarkan anggaran yang cukup untuk menangani masalah kemiskinan di Kutai Timur. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana program itu memang betul-betul terarah dan tepat sasaran kepada orang-orang yang berhak. Jangan sampai bantuan itu tidak sampai kepada mereka yang berhak menerima,” tegasnya.(adv/adl/ja)
