Bujurnews – Pemerintah Kota Bontang diminta untuk memaksimalkan serapan anggaran pada tahun anggaran 2024 untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bontang, Rustam, menyatakan bahwa dengan kondisi keuangan daerah yang cukup stabil, saat ini adalah waktu yang tepat untuk lebih fokus pada sektor pelayanan publik, infrastruktur, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif sangat penting agar anggaran yang tersedia bisa memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan warga.
Rustam juga mengingatkan bahwa Kota Bontang sudah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024 yang mencapai sekitar Rp 3,3 triliun, mengalami kenaikan sekitar Rp 580 miliar dibandingkan dengan APBD murni sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas keuangan daerah yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dengan adanya kenaikan anggaran ini, kami harap Pemkot Bontang dapat lebih fokus dalam mempercepat realisasi program-program yang sudah direncanakan, sehingga anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kemajuan daerah,” kata Rustam. Ia juga mengingatkan bahwa program-program pembangunan yang terhambat karena rendahnya serapan anggaran dapat mengurangi daya saing Bontang di masa depan. Hal ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.
Rustam juga mengungkapkan bahwa setiap OPD perlu bekerja lebih keras dalam merancang kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat. Anggaran yang sudah disetujui harus segera direalisasikan dengan kegiatan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa rendahnya serapan anggaran akan membuat pemerintah tidak dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, yang berujung pada pemborosan dan tidak tercapainya tujuan pembangunan yang sudah direncanakan.
“Penting untuk setiap OPD untuk bisa merealisasikan anggaran mereka dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai anggaran yang ada tidak terpakai atau bahkan menumpuk di akhir tahun. Ini justru merugikan masyarakat karena pembangunan yang semestinya bisa dilaksanakan terhambat,” tambahnya.
Rustam juga mengingatkan bahwa jika ada OPD yang tidak mampu merealisasikan seluruh anggaran yang diberikan, sebaiknya anggaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing OPD. Menurutnya, lebih baik anggaran digunakan dengan maksimal sesuai kapasitas dan keperluan daripada hanya sekadar mengejar jumlah serapan anggaran yang tidak realistis. “Jika OPD hanya mampu merealisasikan anggaran Rp500 hingga 700 miliar, sebaiknya sesuaikan saja dengan kemampuan itu. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rustam juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap agar Pemkot Bontang tidak hanya mengejar angka dalam serapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung program-program yang sudah direncanakan. Pemerintah harus dapat menunjukkan hasil nyata dari penggunaan anggaran yang sudah disalurkan, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
“Serapan anggaran yang baik harus diikuti dengan kualitas kegiatan yang tinggi. Jangan hanya fokus pada anggaran yang terserap, tetapi juga pada hasil yang dicapai. Sehingga, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari anggaran tersebut,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Rustam berharap agar Pemkot Bontang bisa menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan memberikan dampak positif bagi warga Kota Bontang. (ape/adv)
