Belanja Bimtek Setara 65 Persen PAD, DPRD Bontang Soroti Kemandirian Fiskal Daerah
Bujurnews – DPRD Kota Bontang memberikan catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Salah satu sorotan utama adalah tingginya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah, yang mencapai Rp162 miliar atau setara 65 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, yang membidangi urusan fiskal daerah, menilai alokasi anggaran ini tidak seimbang dengan upaya Pemkot dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. “Alih-alih mengejar kemandirian fiskal, anggaran justru banyak dihabiskan untuk kegiatan yang kurang mendesak, seperti Bimtek,” ujar Suharno.
Menurut Suharno, penggunaan anggaran sebesar itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan prioritas. Ia menegaskan, kegiatan Bimtek tetap penting, namun porsinya harus disesuaikan. “Bimtek perlu, tetapi harus ada prioritas yang jelas. Mana yang mendesak dan mana yang tidak,” tambahnya.
Fraksi PKS DPRD Bontang pun meminta agar alokasi anggaran untuk Bimtek dibatasi pada tahun 2025 mendatang. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan fokus pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang, Syahruddin, mengatakan bahwa target realisasi PAD tahun 2024 masih dalam proses. “Datanya masih bergerak, nanti akan saya sampaikan jika sudah final,” ujar Syahruddin.
Dengan anggaran Bimtek yang setara 65 persen PAD, DPRD Bontang berharap Pemkot dapat mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan. (ape/adv)
