David Rante Soroti Infrastruktur dan Kelangkaan LPG Saat Reses di Dapil 1
Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, David Rante, menggelar kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, yang mencakup Kecamatan Sangatta Utara. Reses ini berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni Swarga Bara RT.6, Singa Gembara RT.35, dan Teluk Lingga, dengan fokus mendengar aspirasi masyarakat.
Dalam reses tersebut, isu infrastruktur menjadi perhatian utama warga. David mengungkapkan, masalah jalan, parit, dan ketertiban lingkungan masih menjadi keluhan yang dominan. Namun, ia menyoroti masalah baru yang disampaikan warga terkait banyaknya kendaraan bermotor yang diparkir sembarangan di gang-gang sempit.
“Hal baru yang saya temui kali ini, terutama di wilayah Teluk Lingga dan Singa Gembara, adalah keluhan warga tentang motor-motor yang diparkir sembarangan di gang-gang. Ini mengganggu akses dan kenyamanan warga,” ujar David usai menghadiri rapat panitia khusus (Pansus) di Sekretariat DPRD Kutim, Rabu (20/11/2024).
Selain infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG bersubsidi. David menjelaskan bahwa persoalan ini sulit ditangani di tingkat daerah karena distribusi LPG sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Masalah LPG subsidi ini sepenuhnya ada di tangan pusat, termasuk distribusinya yang dikelola oleh Pertamina. Kami di daerah hanya bisa memanggil perwakilan-perwakilan untuk mencari solusi sementara,” jelasnya.
David juga mengingatkan adanya risiko penyalahgunaan subsidi, seperti penggunaan gas LPG rumah tangga untuk kebutuhan industri. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, hal ini dapat memicu inflasi, sebagaimana yang pernah terjadi pada krisis minyak goreng.
“Kapasitas pemerintah daerah sangat terbatas. Respons cepat biasanya baru muncul setelah ada tekanan publik atau masalah ini viral. Ini yang harus kita antisipasi,” tegasnya.
David berkomitmen untuk membawa aspirasi warga ke forum DPRD guna mencari solusi bersama, terutama dalam masalah infrastruktur yang masih dapat diatasi di tingkat daerah. Ia juga meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengelola isu-isu subsidi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami akan mendorong agar masalah infrastruktur segera ditangani. Untuk LPG, kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat agar distribusinya lebih merata,” tutupnya.(Adl/Ja/Adv)
