Fraksi Demokrat Dukung Pembangunan Berkelanjutan dan Transparansi dalam APBD 2025
Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XX masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampainnya, Pandi menyoroti sejumlah poin penting terkait belanja daerah dan pengelolaan anggaran. Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya prioritas pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur harus mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kami mendukung alokasi anggaran untuk sektor- sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal,” ujar Pandi.
Ia juga mengkritisi beberapa program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, seperti panggung hiburan dan bimbingan teknis pegawai, yang hasilnya dianggap belum maksimal.
“Fraksi partai Demokrat juga menyoroti beberapa program pemerintah yang dirasa masih kurang tepat sasaran, seperti panggung hiburan, bimtek pegawai yang masih belum maksimal hasilnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pandi juga menyoroti ketimpangan antara belanja operasi dan belanja modal.
“Dalam nota penjelasan juga masih terdapat ketimpangan, dalam hal belanja operasi yang masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini tentunya mencerminkan kurangnya perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.
Fraksi Demokrat juga berharap kepada pemerintah untuk terus melanjutkan alokasi anggaran multi years, terutama untuk prioritas pembangunan infrastruktur.
“Fraksi Partai Demokrat berharap kepada pemerintah agar dapat ditambahkan untuk anggaran Multi Years untuk tetap menjadi salah satu program yang harus dilanjutkan, mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” harapnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Menurut Pandi, masyarakat harus memiliki akses mudah untuk mengetahui penggunaan anggaran publik dan hasilnya.
“Fraksi Partai Demokrat juga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten dan juga masyarakat harus memiliki akses yang mudah, untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya,” tutupnya. (Adl/Ja/Adv)
