Fraksi Golkar Soroti Penyertaan Modal BUMD dan Pengelolaan Keuangan dalam Rancangan APBD 2025
Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna, menyampaikan pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Hasna menyoroti pentingnya penyertaan modal daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bersumber dari APBD. Ia menegaskan, bahwa hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD terhadap BUMD harus mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” ujar Hasna.
Fraksi Golkar mengingatkan, agar tata kelola keuangan BUMD harus lebih diperhatikan dan kinerja harus seusai dengan ketentuan Perundang-undangan.
“Tata Kelola keuangan dan kinerja BUMD harus seusai dengan ketentuan Perundang-undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk memastikan target kinerja dan pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan
“Target kinerja dan pelayanan terus ditingkatkan, dalam pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Golkar juga mengatakan bahwa kinerja BUMD dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan atau profit yang signifikan terhadap Pendapatan Hasil Daerah (PAD).
“Tata kelola keuangan dan kinerja BUMD harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, target kinerja dan pelayanan BUMD perlu terus ditingkatkan, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendapatan asli daerah,” ungkapnya
Fraksi Golkar berharap masukan dan catatan yang mereka sampaikan dapat menjadi referensi dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Mohon kiranya catatan dan masukan Fraksi Golkar dapat dijadikan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025,” harapnya.(adl/ja/ape/adv)
