Pandi Widiarto Soroti Pentingnya Lanjutan Program Multi Years sebagai Prioritas Pembangunan Infrastruktur
Bujurnews, Kutai Timur – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menyoroti pentingnya pemerintah melanjutkan program anggaran multi years, sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan pandangan umum fraksi Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-20, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Menurut Pandi, program ini diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan kecamatan di Kutai Timur.
“Mengingat pentingnya anggaran tersebut untuk prioritas pembangunan infrastruktur berupa program konektivitas antar desa dan antar kecamatan di Kutai Timur,” ujar Pandi dalam penyampaiannya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar penyusunan APBD Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Pandi menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan serta hasil yang dicapai dari anggaran tersebut.
“Fraksi Partai Demokrat juga mendukung adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD Kabupaten. Masyarakat juga harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan bagaimana hasilnya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran yang besar,” ucapnya.
Pandi juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Ia mengatakan bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan program-program yang direncanakan berjalan dengan baik.
“Fraksi Demokrat tidak lupa menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh semua Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur,” jelasnya.
“Fraksi Demokrat berpendapat, bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa program- program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan pengalaman tahun 2023 dan 2024 yang masih adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran,” tambahnya.
Diakhir, Fraksi Demokrat berharap pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan.(Adl/Ja/Adv)
