Jusuf Kalla Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029: Polemik dan Dukungan Mayoritas
Bujurnews – Jusuf Kalla kembali dipercaya memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024. Kalla terpilih secara aklamasi setelah mendapatkan dukungan mayoritas dari peserta Munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
“Mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla,” ungkap Ketua PMI Jawa Barat, Adang Rocjana, dalam keterangan persnya.
Proses pemilihan Ketua Umum PMI ini awalnya melibatkan dua nama kandidat, yaitu Jusuf Kalla dan Agung Laksono. Namun, berdasarkan laporan panitia kredensial, hanya Jusuf Kalla yang memenuhi syarat untuk maju sebagai calon. Ketua Panitia Munas PMI, Fachmi Idris, menjelaskan bahwa dukungan untuk Agung Laksono tidak mencapai batas minimal 20 persen, sedangkan Jusuf Kalla menerima dukungan lebih dari 50 persen suara peserta.
“Menurut aturan, apabila ada bakal calon yang dukungannya lebih dari 50 persen, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum,” jelas Fachmi.
Pemilihan ini sempat diwarnai polemik ketika nama Agung Laksono muncul sebagai salah satu kandidat. Beredar kabar bahwa pencalonannya didorong oleh beberapa politisi yang dekat dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu ini memunculkan spekulasi tentang adanya “cawe-cawe” kekuasaan dalam tubuh PMI, terutama terkait potensi bisnis darah dan plasma bernilai besar yang dikelola lembaga ini.
Namun, hasil Munas menunjukkan bahwa mayoritas peserta lebih memilih Jusuf Kalla, seorang tokoh yang telah lama dikenal berkontribusi dalam organisasi kemanusiaan ini. Pengalaman dan rekam jejaknya di PMI disebut menjadi faktor utama yang membuatnya tetap dipercaya memimpin.
Dengan terpilihnya Jusuf Kalla secara aklamasi, diharapkan PMI dapat melanjutkan perannya sebagai lembaga yang melayani masyarakat tanpa intervensi politik. Tantangan ke depan mencakup peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan donor darah, dan kesiapan menghadapi bencana di seluruh Indonesia. (ape)
