Soroti Tantangan dalam Pengelolaan ABPD Tahun 2024, Faisal Rachman: Perubahan Peraturan Bupati Bisa Jadi Solusi
Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Faisal Rachman, menyoroti tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2024.
Ia menyarankan langkah-langkah strategis, termasuk perubahan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penjabaran APBD, sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran.
“Konsultasi sudah dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan solusinya adalah merubah Peraturan Bupati terkait penjabaran APBD. Dengan itu, pembayaran utang atau kewajiban yang ada bisa dilakukan tanpa menunggu APBD Perubahan 2025,” ujar Faisal di Kantor DPRD Kutim, Rabu (15/01/2025).
Faisal juga mencontohkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tenggarong) yang mampu melaksanakan hal serupa karena memiliki cadangan anggaran yang memadai. Namun, di Kutim berbeda karena keterbatasan dana yang hanya menyisakan Rp82-89 miliar, cukup untuk membayar gaji saja.
“Kemarin penyampaian dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), anggaran kita sisa Rp82–89 miliar, yang hanya cukup untuk membayar gaji saja,” jelasnya.
Faisal juga menyinggung kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu kendala keuangan daerah.
Ia menyebut bahwa ada janji transfer dana sebesar Rp200–250 miliar di triwulan pertama tahun 2025. Sisanya akan dilunasi melalui APBD Perubahan.
“Target pendapatan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp1,5 triliun untuk penyertaan DBH Provinsi, tapi realisasinya hanya Rp1 triliun. Saya tanyakan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), apakah target pendapatan itu realistis atau tidak,” ungkapnya.
Menurut Faisal, Kepala Bappeda menyatakan bahwa target tersebut sudah sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Provinsi. Saat ini, dana transfer provinsi yang belum disalurkan ke Kutai Timur mencapai lebih dari Rp400 miliar.
“Kami juga bertanya kapan dana tersebut akan disalurkan. Informasi yang kami terima, Rp200 miliar akan ditransfer pada triwulan pertama, dan sisanya di APBD Perubahan,” tambahnya(adl/ja)
