Pemekaran Kecamatan di PPU Ditargetkan Rampung, Usulan Segera Dikirim ke Kemendagri

Bujurnews.com, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin mematangkan persiapan pemekaran kecamatan guna menyesuaikan struktur administratif setelah pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Usulan pemekaran ini direncanakan akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah perayaan Idulfitri 1447 H.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyusun kajian yang menjadi dasar dari usulan pemekaran ini.
“Kami telah mengumpulkan dua sumber data utama, yaitu hasil kajian dari tim pemerintahan daerah dan data dari BPMPD. Keduanya akan menjadi dasar pengajuan pemekaran kecamatan dan desa,” ujar Nicko, Kamis (19/3/2025).
Menurutnya, pemekaran kecamatan ini sangat penting dilakukan karena Kecamatan Sepaku, yang sebelumnya merupakan bagian dari PPU, akan resmi masuk ke wilayah IKN, sehingga diperlukan penyesuaian administrasi.
“Jika Sepaku tidak lagi menjadi bagian dari PPU, tentu perlu ada penyesuaian agar struktur pemerintahan tetap berjalan optimal. Pemekaran ini adalah langkah antisipatif untuk memastikan layanan kepada masyarakat tetap maksimal,” jelasnya.
Berdasarkan perencanaan awal, Pemkab PPU menargetkan lima kecamatan baru, terdiri dari dua kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Penajam, dua kecamatan dari Kecamatan Babulu, dan Kecamatan Waru tetap dipertahankan.
“Target minimal yang kami ajukan adalah lima kecamatan baru. Sementara pemekaran desa dan kelurahan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan wilayah masing-masing,” kata Nicko.
Pemkab PPU juga sedang berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa pemekaran kecamatan ini tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas layanan publik di daerah.
Dengan adanya pemekaran kecamatan, diharapkan distribusi pembangunan semakin merata, akses masyarakat terhadap layanan publik lebih mudah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
(Adv)