Bujurnews, Samarinda – Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka stunting di Kota Samarinda. Berbagai upaya dilakukan, termasuk melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Program ini menjadi salah satu prioritas Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun.
Isu ini mengemuka dalam diskusi tindak lanjut penanganan stunting yang digelar Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda pada Senin (24/3/2025) siang. Dalam pemaparannya, Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, dr. Rudy Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa hampir semua program di Dinkes turut berkontribusi dalam penanganan stunting. Namun, intervensi spesifik yang dilakukan selama ini hanya mampu menekan 30 persen kasus.
“Sebanyak 70 persen lainnya bergantung pada upaya pencegahan yang melibatkan OPD dan lintas sektor. Salah satu elemen penting adalah peran kader Posyandu, yang jumlahnya mencapai 559 orang di Kota Samarinda,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, menekankan bahwa akar permasalahan stunting sebenarnya berada di tingkat keluarga. Menurutnya, intervensi yang ada sudah cukup maksimal, sehingga saat ini yang perlu diperkuat adalah sinergi lintas OPD sesuai bidang tugas masing-masing untuk menekan kasus stunting.
Ketua TWAP Kota Samarinda, Syafarudin, S.Sos, turut menambahkan bahwa peran camat dan lurah juga sangat penting dalam upaya ini. Ia mengusulkan agar para istri mereka turut aktif bersama kader perempuan lainnya untuk memerangi stunting.
“Istri para ketua RT juga bisa dilibatkan agar semua pihak bersinergi dalam menekan angka stunting,” ungkap Syafarudin saat memandu diskusi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda, prevalensi stunting pada tahun 2023 mencapai 24,4 persen, turun dari 25,3 persen pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penurunan angka stunting hingga 11,98 persen pada akhir tahun 2024.  
Untuk mendukung upaya penurunan stunting, Pemkot Samarinda mengalokasikan 6 hingga 6,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menyasar siswa dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi anak-anak di Samarinda. 
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa alokasi anggaran telah dipersiapkan untuk memastikan keberhasilan program nasional tersebut, terutama jika dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahap pertama tidak mencukupi. “Jika alokasi APBN pada tahap pertama tidak mencukupi, maka kita sudah siap. Semua kekurangan dan kelebihan harus dipadukan agar program ini dapat berjalan sukses,” ungkap Andi Harun. 
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Samarinda dapat mencapai target yang telah ditetapkan. (ape/ja)
