Bujurnews, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H Rudy Mas’ud (Harum), menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan program dan anggaran di lingkungan Pemprov Kaltim. Ia menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki manfaat besar bagi masyarakat Kaltim.
“Perencanaan anggaran yang disusun harus berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Harum dalam Paparan Kinerja Perangkat Daerah yang digelar melalui zoom meeting di Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/3/2025).
Gubernur juga menyoroti pentingnya menghindari rekayasa atau manipulasi dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, sejak awal, penyusunan anggaran harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan program dan masyarakat, bukan sekadar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu.
Selain itu, ia mengingatkan agar perencanaan program memperhatikan aspek waktu pelaksanaan. “Jangan sampai program sudah dirancang dengan baik, tetapi tidak dapat dieksekusi karena satuan kerja tidak siap melaksanakan,” pesannya.
Gubernur Harum juga menegaskan bahwa program yang dianggarkan harus bersifat unggulan dan memiliki tingkat urgensi tinggi.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) yang sering terjadi akibat perencanaan yang kurang matang.
“Silpa itu bukan tabungan. Jika anggaran tidak terserap hingga Rp5 triliun, padahal rakyat sangat membutuhkan, berarti ada yang salah dalam perencanaan,” kritiknya.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Kaltim 2024, tingkat serapan anggaran mencapai 92 persen. Namun, masih terdapat sisa anggaran yang menjadi Silpa dan akan dimasukkan sebagai sumber pembiayaan dalam APBD tahun 2025. Gubernur menekankan agar kondisi ini tidak terus berulang, mengingat banyaknya program yang masih membutuhkan pendanaan.
Menurutnya, semua program yang telah dianggarkan harus bisa dieksekusi dengan baik. Tingginya angka Silpa menunjukkan lemahnya perencanaan, sementara di sisi lain masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.
“Oleh karena itu, pastikan program yang dianggarkan adalah program unggulan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pendidikan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Gubernur Harum pun menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, untuk melakukan pemetaan anggaran yang berpotensi menjadi Silpa sejak awal.
“Saya minta BPKAD memonitor anggaran mana saja yang berisiko menjadi Silpa agar bisa segera dialihkan ke program-program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (ape/ja)
