Bujurnews, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bertempat di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Kamis (24/04/25).
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung Kemantapan Infrastruktur dan Investasi”.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Forkopimda, DPRD, para camat, tenaga ahli, hingga organisasi masyarakat. Kegiatan dibuka dengan pemutaran video yang menggambarkan rencana pembangunan Kabupaten Kutai Timur ke depan, sebagai pengantar terhadap arah kebijakan pembangunan yang akan disusun.
Kepala Bappeda Kutai Timur, Noviari Noor, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, sekaligus memastikan bahwa kegiatan yang dirancang sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya memperjelas indikator kinerja, lokasi kegiatan, serta menyepakati prioritas pembangunan daerah yang diharapkan mampu menjawab permasalahan aktual yang ada.
“Izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan musrembang RKPD tahun 2026 tujuan pelaksanaan selendang tahun 2026 ini yang pertama menyepakati permasalahan pembangunan daerah yang kedua menyepakati prioritas pembangunan daerah yang ketiga menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan yang keempat penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan Prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Yang kelima adalah klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten Kutai Timur dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil pemutaran bank,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar Bappeda melalui Musrenbang ini dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Ia menggarisbawahi bahwa Kutai Timur saat ini masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, termasuk kemiskinan ekstrem yang berada di atas 8 persen.
“Saat ini Kabupaten Kutai Timur yang masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi baik itu kemiskinan ekstrem ataupun kemiskinan yang lainnya masih cukup tinggi di angka 8% lebih juga kita masih memiliki angka penting yang cukup besar,” tegasnya.
Karena itu, Ardiansyah menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor dan antar-SKPD dalam merancang program yang saling mendukung satu sama lain untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk pembangunan Kutai Timur yang lebih baik.(Mar/ja)
