Penulis : Charlos Defago
(Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif, FISIP-Universitas Mulawarman)
Bujurnews.com, Samarinda – Tambang ilegal di kabupaten kutai barat, kalimantan timur, sudah menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat. Aktivitas penambang batubara liar atau disebut kalau di kutai barat adalah (koridor) ini marak terjadi di wilayah kutai barat dan merusak hutan adat dan hutan lindung dan situs sejarah suku dayak benuaq dan tunjung.
Tambang ilegal ini selain melanggar hukum tapi juga mengancam kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat, hutan seharusnya dilindungi tapi di hancurkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan masa kedepan. Tapi di satu sisi tambang ilegal ini juga memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, walaupun begitu ini tetap tidak bisa dibenarkan karena akan berdampak pada lingkungan dan merusak hutan di wilayah kutai barat.
Banyaknya keluh kesah warga yang terdampak selama ini di kutai barat masih belum menemukan titik terang dan aktivitas tambang ilegal (koridor) ini masih beroperasi di wilayah kutai barat menggunakan jalan pemerintah atau jalan masyarakat yang mengakibatkan jalanan umum di wilayah kutai barat menjadi rusak parah dan berlubang, selain itu akibat dari rusak nya jalan ini banyaknya masyarakat yang mengalami kecelakaan karena kondisi jalan yang telah rusak dan juga banyak mobil truk besar yang melintas tentu saja ini akan membahayakan masyarakat di jalan umum. Selain jalan yang rusak dari aktivitas tambang ilegal ini, juga menimbulkan dampak lain seperti tercemarnya udara karena debu dari aktivitas tambang ilegal yang sangat bahaya bagi kesehatan masyarakat.
Dari banyaknya kejadian yang sudah terjadi di masyarakat dan bukan lagi rahasia umum, kenapa pemerintah dan aparat yang berwajib menurut saya kurang tegas dalam menghadapi kejadian tambang ilegal ini padahal sudah di depan mata dan sangat jelas apa adanya, para aktivitas tambang ilegal ini seperti tidak takut hukum dan kebal terhadap hukum. Padahal sudah banyak masyarakat yang menyinggung melalui sosial media dan melapor kepada yang berwenang tapi tetap saja para aparat yang berwajib dan pemerintah yang ada seperti memejamkan mata tampak tidak peduli, padahal sudah jelas tambang ilegal ini merusak jalan umum, hutan lindung, menimbulkan korban kecelakaan karena melintasi jalan umum, tapi tetap saja seperti tidak melihat apa-apa.
Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pemerintah dan aparat yang berwajib juga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal ini atau bagaimana, karena fakta di lapangan aktivitas tambang ilegal ini seperti punya power yang besar sehingga pemerintah dan aparat berwajib seperti takut, atau mereka ikut terlibat juga?.
Seharusnya pemerintah dan aparat yang berwajib itu bisa menangani kasus tambang ilegal ini karena mereka memiliki kekuasaan dan wewenang juga di wilayah kutai barat, seharusnya mereka bisa sidak langsung ke lapangan atau TKP, sangat disayangkan seharusnya pemerintah, anggota dewan daerah atau DPRD, dan aparat seperti polisi dan tni, seharusnya bisa mudah menghadapi kasus ini dan bisa bersama rakyat untuk melawan, tapi faktanya di lapangan tetap masih ada saja tambang ilegal di wilayah kutai barat, harapan masyarakat kutai barat semoga kedepannya kasus ini cepat selesai dan teratasi sehingga wilayah kutai barat tidak rusak dan tercemar lingkungannya dan hutan adat dan lindung nya bisa aman dari aktivitas tambang ilegal. (*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi bujurnews.com
