Bujurnews, Samarinda – Banjir yang melanda Kota Samarinda sejak dini hari Senin (12/5) kembali menjadi sorotan setelah merenggut korban jiwa. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, menekankan pentingnya pendekatan berbasis kajian ilmiah dalam upaya penanggulangan banjir.
Menurut politisi PKS tersebut, langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda patut diapresiasi. Namun, ia menilai perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan strategi agar penggunaan anggaran lebih efektif.
“Saya mengapresiasi semua upaya yang sudah dilakukan, tetapi ada empat hal yang harus menjadi perhatian,” ujar Sani, Senin (12/5).
Ia menyayangkan dan turut berbela sungkawa atas adanya korban balita yang meninggal terseret arus kencang banjir, dan seorang pria yang tersengat listrik pada saat kejadian.
“Sedih iya, karena korban yang tersengat listrik itu teman saya juga,” terangnya. “Tapi fokusnya sekarang bagaimana agar peristiwa tersebut tak terulang lagi.”
Ia menambahkan, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada satu kasus saja. “Ini suara saya tentang banjir. Tidak bisa diurus parsial per kasus. Harus ada langkah bersama dan langkah pasti ke depan seperti empat hal yang saya sampaikan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sani menjelaskan bahwa setiap proyek penanganan banjir harus didasarkan pada kajian ilmiah yang melibatkan para ahli dan akademisi. Ia meyakini, pendekatan berbasis sains akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proyek-proyek tersebut dinilai krusial agar langkah-langkah yang sudah diambil dapat disempurnakan dan penggunaan anggaran daerah semakin optimal.
Tidak hanya itu, Sani juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam mengantisipasi banjir. Menurutnya, penanganan banjir tidak semata-mata soal infrastruktur, tetapi juga terkait budaya masyarakat. Ia mencontohkan program Kampung Siaga Banjir, Sekolah Adaptif Banjir, hingga pengawasan tambang ilegal dan gotong royong membersihkan drainase di tingkat RT sebagai upaya konkret yang perlu diperkuat.
Sebagai langkah terakhir, Sani mengusulkan pembentukan tim tanggap banjir yang terdiri dari berbagai OPD terkait, seperti BPBD, Dinsos, Satpol PP, DLH, dan Damkar. Tim ini harus siap diturunkan kapan saja saat bencana banjir terjadi agar proses evakuasi dan penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
“Karena persoalan banjir ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (ape/ja)
