Bujurnews.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi video viral yang menunjukkan dugaan kerusakan lingkungan di Pulau Piaynemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6), Bahlil menegaskan bahwa video tersebut tidak benar alias hoaks.
“Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Piaynemo ini adalah pusat pariwisatanya Raja Ampat. Ini geopark-nya Raja Ampat dan seolah-olah ini menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan,” ujar Bahlil.
Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial sering kali menyesatkan jika tidak dikaji secara kritis. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi setiap kabar yang tersebar, khususnya di dunia digital. Bahlil juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten-konten viral yang belum terverifikasi.
“Jadi mohon kepada saudara saya sebangsa dan setanah air, mohon dalam menyikapi berbagai informasi kita juga harus hati-hati, kita harus bijak. Bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar,” tegasnya.
Isu kerusakan lingkungan di Raja Ampat mencuat setelah beredarnya video yang menampilkan kondisi alam di kawasan Piaynemo. Video tersebut memicu kekhawatiran publik dan aktivis lingkungan yang menuding adanya aktivitas pertambangan yang merusak kawasan konservasi dan pariwisata unggulan Papua Barat itu.
Merespons kekhawatiran tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Keempat perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham.
Langkah pencabutan IUP ini dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem kawasan pariwisata prioritas nasional seperti Raja Ampat. Menteri Bahlil menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir praktik industri yang mengancam kelestarian alam dan kehidupan masyarakat lokal.
Dengan bantahan resmi dari pemerintah serta pencabutan izin tambang yang dianggap merusak lingkungan, Bahlil berharap masyarakat dapat melihat dengan jernih mana informasi yang faktual dan mana yang bersifat provokatif.
“Jangan sampai opini yang dibangun berdasarkan informasi palsu justru menciptakan keresahan dan menyulitkan masyarakat sekitar,” tutupnya. (*)
