RPJMD 2025–2029 Disorot DPRD, Ini Respons Pemkab Kutim terhadap Masukan Fraksi – Fraksi
Bujurnews, Kutai Timur — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) secara resmi menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kutai Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-48 yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kutim, Rabu (16/07/2025).
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mewakili pemerintah daerah dalam rapat tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk berdiskusi dalam forum legislatif yang strategis serta apresiasi atas masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD.
“Masukan yang kami terima sangat bermanfaat untuk membangun sinergi antarlembaga demi tercapainya visi pembangunan Kutai Timur 2025–2029,” ujar Mahyunadi.
Ia secara khusus menyoroti dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap pembangunan berkelanjutan. Beberapa poin penting yang diapresiasi meliputi: pemerataan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta dukungan terhadap penguatan UMKM.
Selain itu, Pemerintah juga menanggapi positif dorongan PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi layanan publik, komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, penajaman skala prioritas 50 program unggulan daerah, serta peningkatan akuntabilitas APBD berbasis digital.
Tak hanya itu, tanggapan juga diberikan terhadap Fraksi Demokrat, yang menekankan pentingnya indikator kinerja program yang SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Terjadwal), klasifikasi program berdasarkan dampak dan sebaran wilayah, serta optimalisasi peran BUMDes dan koperasi dalam penguatan ekonomi lokal.
Demokrat juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pengaduan masyarakat, integrasi isu lingkungan dalam pembangunan, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi tahunan RPJMD yang seluruhnya disambut baik oleh pihak eksekutif.
Sementara itu, Fraksi Golkar memberikan sejumlah masukan strategis terkait transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke sektor produktif berbasis potensi lokal.
Pemerintah menyatakan sepakat dengan perlunya reformasi peran Bappeda sebagai pusat intelektual pembangunan, penguatan tata kelola data dan sistem informasi pembangunan, serta penyusunan indikator misi RPJMD yang realistis dan terukur.
Selain itu, Golkar juga menyoroti pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam menanggulangi ketimpangan antarwilayah, serta perlunya komitmen pada mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.
Menutup tanggapannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus membangun kolaborasi erat dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan RPJMD yang dihasilkan berkualitas, implementatif, dan mampu menjawab aspirasi masyarakat.
“Kami membuka ruang dialog dan kolaborasi dalam setiap tahapan pembahasan demi terwujudnya RPJMD yang berkualitas, implementatif, dan berdampak luas,” tegas Mahyunadi. (Ma/ja)
