Bujurnews, Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap kondisi ekonomi nasional dengan menyebut narasi tersebut sebagai bentuk upaya menjatuhkan semangat bangsa. Pernyataan itu disampaikannya dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Minggu (21/7/2025).
“Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap. Indonesia ekonomi gagal. Itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita dan itu tidak benar,” ujar Prabowo.
Prabowo mengklaim bahwa ekonomi Indonesia justru mengalami kemajuan. Ia menyebut pemerintah telah berhasil memenuhi target investasi tahun 2025 bahkan sebelum akhir tahun, tepatnya pada Agustus, berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan absolut mengalami penurunan, merujuk laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS. Saudara-saudara,” tegasnya di hadapan peserta kongres.
Ia juga menyinggung pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, yang menurutnya saat ini mengelola aset senilai sekitar 1.000 miliar dolar AS.
Namun, data resmi yang dirilis BPS justru menunjukkan angka pengangguran mengalami kenaikan. Dalam laporan per Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,28 juta orang, naik sekitar 83.450 orang dibandingkan Februari 2024.
“Sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76 persen dari total angkatan kerja pada Februari 2025 merupakan pengangguran,” ujar Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).
Amalia menjelaskan, total angkatan kerja bertambah 3,67 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh bertambahnya lulusan baru serta ibu rumah tangga yang kembali masuk ke pasar kerja.
Pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, namun data resmi dari BPS menunjukkan kompleksitas realita ketenagakerjaan yang perlu dicermati lebih dalam. Perbedaan narasi ini menandai pentingnya keterbukaan informasi publik dan akurasi data dalam menyikapi dinamika ekonomi nasional.
(Ly/Ja)
