Bujurnews, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menguji coba Payment ID sebagai media penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai 17 Agustus 2025.
“Ya kami ikut dengan DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Tim kami ada di sana, kami setuju,” ujar Saifullah saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Sabtu (9/8).
Saifullah berharap sistem baru ini dapat memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan tepat waktu. Menurutnya, digitalisasi menjadi kunci untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan.
“Mudah-mudahan ke depan data kami makin akurat lalu penerima bansosnya tepat sasaran. Itu intinya,” kata dia.
Payment ID adalah sistem pembayaran digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan individu. Sistem ini mampu menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik, hingga pinjaman daring.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pengembangan penuh Payment ID masih memerlukan waktu beberapa tahun. Untuk tahap awal, uji coba akan difokuskan pada penyaluran bansos non-tunai sebagai bagian dari Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Kami akan memulai proses uji coba pada 17 Agustus guna mendukung akurasi penyaluran bansos,” kata Denny.
Denny menegaskan bahwa penggunaan Payment ID akan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Informasi Payment ID hanya dapat diakses pihak berwenang dengan persetujuan pemilik data (private consent based).
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menambahkan bahwa Payment ID dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan keuangan, termasuk pengajuan kredit. Dengan sistem ini, bank cukup mengirimkan permintaan persetujuan ke ponsel nasabah. Setelah disetujui, profil keuangan lengkap akan tersedia melalui BI-Payment Info.
Payment ID merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan diharapkan menjadi terobosan untuk transparansi, efisiensi, serta akurasi distribusi bantuan pemerintah.
(Ly/ja)
