Bujurnews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tekad untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai posisi nol atau bahkan surplus pada 2027-2028. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).
“Saya ingin berdiri di depan majelis ini menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit sama sekali,” kata Prabowo.
Namun, wacana tersebut menuai sorotan dari sejumlah ekonom. Mereka menilai target ini terlalu ambisius mengingat kondisi fiskal dan kebutuhan belanja negara yang masih tinggi.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut APBN tanpa defisit tidak realistis. Menurutnya, Indonesia masih membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan mendorong daya beli masyarakat.
“Belanja besar tetap dibutuhkan. Bahkan defisit sekitar 2% itu lebih ideal asalkan dikelola efisien,” ujar Wijayanto, Rabu (20/8/2025).
Senada, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa APBN dengan defisit wajar justru menjadi instrumen penting untuk mendorong ekonomi. Berdasarkan UU Keuangan Negara 2003, defisit di bawah 3% PDB diperbolehkan dan menjadi mekanisme normal.
“Kalau dipaksa nol, ekonomi bisa tertekan. Defisit itu justru untuk menjaga APBN tetap counter-cyclical,” kata Bhima, Kamis (21/8/2025).
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut target surplus di 2029 amat berat dicapai. Pasalnya, RAPBN 2026 masih memproyeksikan defisit 2,48% PDB, sementara belanja negara tetap besar, termasuk program makan bergizi gratis, transisi energi, dan modernisasi pertahanan.
“Untuk mencapai surplus, perlu reformasi pajak agresif, efisiensi belanja, dan pertumbuhan 5,5–6%. Tapi saat ini penerimaan pajak melemah karena harga komoditas turun,” jelasnya.
Dengan tantangan penerimaan negara yang tertekan dan kebutuhan belanja yang tinggi, para ekonom menilai defisit moderat masih menjadi opsi paling realistis untuk menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
