Bujurnews, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melihat potensi besar dalam pengembangan Bandara Tanjung Bara sebagai bandara komersial.
Bandara yang saat ini masih digunakan secara terbatas oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu dinilai strategis untuk mendukung mobilitas dan investasi di daerah.
PT KPC selaku pengelola bandara menyatakan kesiapannya melakukan studi kelayakan guna membuka kemungkinan bandara tersebut digunakan untuk penerbangan umum.
“Kami sudah komunikasi, dan pihak KPC menyatakan siap membentuk tim untuk melakukan studi kelayakan di lapangan,” ujar Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, Jum’at (22/08/2025).
Bandara Tanjung Bara berada di wilayah Area Penggunaan Lain (APL), yang berarti secara hukum merupakan tanah milik negara. Hal ini menjadi dasar kuat bagi Pemkab Kutim untuk mengusulkan pengembangan tanpa kendala kepemilikan lahan.
Menurut Ardiansyah, selama ini bandara memang melayani kebutuhan internal perusahaan, namun pihaknya ingin agar bandara itu bisa diperluas fungsinya demi kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Pengoperasian tetap bisa dilakukan oleh KPC, tapi harapan kami bisa digunakan juga untuk penerbangan komersial,” tambahnya.
Ia telah menginstruksikan Dinas Perhubungan Kutim untuk segera melakukan koordinasi teknis dengan KPC dalam pembentukan tim studi kelayakan.
Hasil kajian ini nantinya akan diajukan ke Kementerian Keuangan sebagai bagian dari proses legalisasi dan pengembangan lebih lanjut.
Ardiansyah juga menekankan bahwa membangun bandara baru bukanlah opsi realistis, mengingat keterbatasan lahan dan posisi geografis Kutim yang berdekatan dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.
“Kalau bikin bandara baru, maskapai pasti mikir-mikir. Karena kita dikelilingi dua bandara besar. Sementara kita butuj akses cepat, terutama untuk mendukung investasi di Kutim,” pungkasnya.
Meskipun masih dalam tahap awal, Pemkab Kutim optimistis Bandara Tanjung Bara bisa menjadi infrastruktur strategis yang mempercepat akses udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. (Ma/ja)
