Bujurnews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait 17+8 Tuntutan Rakyat yang menjadi inti gelombang demonstrasi besar pada Agustus–September 2025. Ia menilai ada sejumlah poin yang realistis, namun sebagian lain masih perlu diskusi panjang.
“Ya saya kira kita pelajari. Sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya katakan banyak tuntutan yang normatif, banyak yang masuk akal, dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo dalam pertemuan di Hambalang, akhir pekan lalu. Pertemuan tersebut turut dihadiri Pemred SCTV, Retno Pinasti.
Salah satu tuntutan paling menonjol dari aksi mahasiswa dan masyarakat adalah pembentukan Tim Investigasi Independen terkait kasus meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob.
Prabowo menilai tuntutan ini bisa diterima.
“Kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Bisa dibicarakan, nanti kita lihat bentuknya seperti apa,” tegasnya.
Meski begitu, Presiden menolak langsung usulan agar TNI ditarik dari pengamanan sipil. Ia menegaskan bahwa konstitusi memberi mandat kepada TNI untuk menjaga rakyat dari berbagai ancaman.
“Tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari ancaman mana pun. Terorisme ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas sesuai UUD,” ucapnya.
Gelombang aksi Agustus–September 2025 membawa tuntutan ke berbagai institusi negara. Berikut beberapa di antaranya:
Untuk Presiden:
• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
• Bentuk Tim Investigasi Independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya.
• Pastikan mandat penyelidikan transparan dan jelas.
Untuk DPR RI:
• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR.
• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah dengan melibatkan KPK.
Untuk Partai Politik:
• Beri sanksi tegas bagi kader DPR yang tidak etis.
• Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Polri:
• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan kekerasan dan patuhi SOP pengendalian massa.
• Proses hukum aparat yang melanggar HAM.
Untuk TNI:
• Segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Tegaskan komitmen untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Ekonomi:
• Pastikan upah layak bagi guru, buruh, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol.
• Ambil langkah darurat mencegah PHK massal.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya akan menanggapi tuntutan rakyat secara terbuka. “Saya akan laksanakan tugas sesuai amanat UUD, dan saya kira semua bisa kita bicarakan dengan baik,” ujarnya menutup.
