Bujurnews, Jakarta – Pemerintah bersama produsen beras dan pelaku ritel modern tengah mengevaluasi peredaran beras khusus yang dinilai dijual dengan harga terlalu tinggi. Saat ini, harga beras khusus di pasaran bahkan ada yang menembus lebih dari Rp120 ribu per kilogram (kg).
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan perlunya harga wajar agar produk tersebut tetap terjangkau. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Peredaran Beras Khusus di Kantor NFA, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
“Concern pemerintah adalah harga beras khusus. Biaya produksinya jangan terlalu tinggi. Ini perlu kita bicarakan dan bedah struktur biayanya, sama seperti beras reguler. Saya minta beras khusus di ritel menggunakan konsep everyday low price (ELDP), karena kita bicara volume,” ujar Arief, dikutip Minggu (14/9/2025).
Arief menjelaskan beras khusus mencakup produk fortifikasi dan biofortifikasi, misalnya dengan kandungan zinc atau ferum yang lebih tinggi dibanding beras reguler. Ia meminta produsen menonjolkan keunggulan tersebut, sekaligus melengkapi syarat uji laboratorium dan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebelum dipasarkan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan beras premium dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern. “Beras premiumnya tolong diisi kembali. Jangan sampai semuanya pindah ke beras khusus. Untuk beras SPHP, saya targetkan 800 ribu ton sampai akhir tahun, ini harus delivered,” tegasnya.
Per 12 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 356,6 ribu ton atau 23,78% dari target 1,5 juta ton tahun ini. Bulog melibatkan 5.231 mitra pengecer di pasar rakyat dan 457 mitra ritel modern untuk memperluas distribusi.
Upaya tersebut terbukti menekan harga beras medium di pasaran. Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA, rata-rata harga beras medium di Zona 1 tercatat Rp13.467/kg, atau 0,24% di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dan turun 0,33% dibanding minggu sebelumnya. Sementara di Zona 2, harganya Rp14.090/kg, turun 0,37% dari pekan lalu.
Dengan evaluasi ini, pemerintah berharap keseimbangan harga beras baik khusus, premium, maupun medium dapat terjaga demi melindungi konsumen sekaligus memastikan keberlanjutan usaha produsen dan pelaku ritel.
