Bujurnews.com — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, perusahaan asal Uni Emirat Arab, Ayedh Dejem Group, akan membangun pusat perbelanjaan (mal) dan masjid di kawasan IKN.
“Dejem mau bikin mal, itu ada 10 hektar. Yang 8 hektar dibikin mal, yang 2 hektar dia mau wakafkan untuk masjid,” ujar Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
Plt Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, menambahkan bahwa nilai investasi yang dikucurkan perusahaan tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,7 triliun.
Selain investasi dari UEA, Basuki juga mengungkapkan dua perusahaan yang segera merealisasikan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di IKN, yakni PT Intiland Development Tbk dengan nilai Rp 10 triliun dan PT Nindya Karya (Persero) senilai Rp 9,8 triliun. Total investasi KPBU yang segera masuk sebesar Rp 19,8 triliun untuk pembangunan proyek hunian.
“Yang dua sudah ada di Menteri Keuangan, RPDP-nya. Semua sudah, karena kami dengan SMI (Sarana Multi Infrastruktur) prosesnya,” jelas Basuki.
Selain itu, terdapat 11 calon pemrakarsa KPBU dengan total potensi investasi sekitar Rp 52 triliun untuk pembangunan 164 tower dan 129 hunian tapak di IKN.
Basuki juga menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi pimpinan dan anggota DPR RI akan mulai dilaksanakan tahun ini menggunakan dana APBN. Proyek tersebut digarap dengan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/ MYC) pada periode 2025–2027.
Adapun total yang akan dibangun adalah 732 rumah, terdiri dari:
• 3 rumah tapak untuk Ketua DPR (luas 580 m² per unit)
• 15 rumah tapak untuk Wakil Ketua DPR (luas 580 m² per unit)
• 567 unit rumah susun untuk Anggota DPR (luas 390 m² per unit)
• 147 unit rumah susun untuk Anggota DPD (luas 390 m² per unit).
Basuki menuturkan, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 4,73 triliun, dengan nilai tender tahun 2025 sebesar Rp 3,68 triliun yang mencakup pembangunan 7 paket bangunan gedung kawasan legislatif, 3 paket jalan, 2 paket embung, 1 paket kolam, dan 1 paket jaringan pendukung.
Untuk tahun 2026, Otorita IKN mendapat pagu indikatif Rp 6,26 triliun, sebagian di antaranya dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan hunian DPR.
“Karena hanya baru di Rp 6,26 triliun, maka Rp 4,73 triliun kita ambil untuk ini, untuk meneruskan yang tadi Rp 3,68 triliun,” pungkas Basuki.
