Bujurnews, Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (3/10/2025) untuk melaporkan status dan perkembangan pembangunan IKN. Laporan tersebut disampaikan melalui dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
“Saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025,” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Basuki juga memaparkan rencana pembangunan IKN periode 2026-2028. Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” ujarnya.
Selain ke Istana, Basuki juga menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (1/10). Pertemuan itu membahas kelanjutan pendanaan pembangunan IKN.
Melalui akun resmi Instagram @menkeuri, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Menkeu Purbaya memberikan dukungan atas tiga skema pembiayaan pembangunan IKN, yakni, APBN dengan Pemerintah berkomitmen mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun besaran anggaran belum diungkap, Kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). dan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan IKN tetap dilanjutkan, namun diarahkan untuk menjadi ibu kota politik. Ia meminta Otorita IKN mempercepat pembangunan kompleks kantor legislatif dan yudikatif.
Selain itu, pemerintah juga mulai memindahkan aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap. Targetnya, pada 2029 sebanyak 9.500 ASN sudah berkantor di IKN.
Dengan demikian, Nusantara diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia paling lambat tahun 2028.
