Rudy Mas’ud Bandingkan Gratispol Dengan Kaltim Tuntas, Klaim Jangkauan Lebih Banyak Tapi Tak Sepenuhnya Gratis
Bujurnews, Samarinda – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, memaparkan perbedaan antara program Beasiswa Kaltim Tuntas di era dengan program Pendidikan Gratispol yang kini menjadi unggulan pemerintahannya.
Menurut Rudy, pembeda utama terletak pada jumlah penerima dan perluasan cakupan manfaat. Ia menyebut Beasiswa Kaltim Tuntas pada 2023 menjangkau 28.213 mahasiswa dengan total anggaran sekitar Rp365,345 miliar atau rata-rata Rp12,9 juta per penerima.
Sementara itu, program Gratispol yang mulai berjalan di pertengahan 2025 telah menjangkau 24 ribu pelajar dan mahasiswa. Pada 2026, jumlah penerima diklaim melonjak drastis hingga 158.981 mahasiswa dengan total anggaran Rp813,572 miliar.
“Bayangkan 158 ribu. Semuanya untuk mahasiswa Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Jika dibagi rata, nilai bantuan dalam skema Gratispol sekitar Rp5,1 juta per mahasiswa lebih kecil dibanding rata-rata Kaltim Tuntas, namun dengan penerima yang jauh lebih banyak.
Rudy menegaskan Gratispol dirancang untuk menjangkau mahasiswa dari 10 kabupaten/kota di Kaltim. Namun program ini tetap mensyaratkan administrasi tertentu, termasuk batas usia.
Untuk jenjang S1, usia maksimal 25 tahun; S2 maksimal 35 tahun; dan S3 maksimal 40 tahun. Program ini juga hanya berlaku bagi mahasiswa reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif.
Selain itu, penerima wajib ber-KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun. Mahasiswa yang sempat pindah domisili ke luar daerah tidak otomatis memenuhi syarat.
Pemprov Kaltim menyalurkan dana Gratispol langsung ke 52 perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah tersebut. Proses verifikasi dilakukan oleh pihak kampus sebelum pencairan.
“Kalau orang itu tidak memenuhi persyaratan, mohon maaf,” tegas Rudy.
Ia juga membantah adanya pemutusan sepihak oleh pemerintah provinsi terhadap penerima beasiswa. Menurutnya, jika ada mahasiswa yang tidak lagi menerima bantuan, hal itu merupakan hasil verifikasi kampus.
Meski mengusung nama “Gratispol”, Rudy mengakui tidak seluruh biaya kuliah dapat ditanggung penuh. Ia menyebut ada penyesuaian kebijakan setelah mempelajari aturan dari .
Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai sangat bervariasi. Untuk program studi umum seperti ekonomi dan FISIP dengan UKT di bawah Rp5 juta, pembiayaan disebut ditanggung penuh. Sementara jurusan teknik dibatasi maksimal Rp7 juta dan kedokteran maksimal Rp15 juta.
Menurut Rudy, pembatasan ini dilakukan agar anggaran bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa secara merata.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut turun dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, Rudy memastikan program pendidikan tetap menjadi prioritas.
“Karena pendidikan yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran,” ujarnya.
Dengan skema baru ini, Pemprov Kaltim mengedepankan pendekatan pemerataan akses dibandingkan peningkatan nominal per mahasiswa.
Namun efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi beban biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM akan menjadi tolok ukur keberhasilan program Gratispol ke depan.
