Batu Bara Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Kutim 2025 Turun ke 1,05 Persen, PAD Justru Lampaui Target dari Sektor Ini
Bujurnews, Kutim – Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sepanjang 2025 mengalami perlambatan cukup tajam, meski secara umum capaian kinerja pembangunan daerah tetap berada pada kategori sangat tinggi.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke-XVII DPRD Kutim, Senin (30/3/2026), saat Bupati Ardiansyah Sulaiman menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan mencapai 91,74 persen berdasarkan indikator RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah tetap berjalan optimal, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup.
Namun demikian, dari sisi ekonomi makro, pertumbuhannya di Kutim hanya mencapai 1,05 persen, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,82 persen.
“Perlambatan ini terutama dipicu oleh menurunnya kinerja sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah,” terang Ardiansya.
Di tengah kondisi tersebut, sektor non-pertambangan mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan jasa lainnya mengalami peningkatan, yang secara bertahap mendorong diversifikasi struktur ekonomi daerah.
Pada aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp8,55 triliun atau 86,50 persen dari target. Pendapatan tersebut bersumber dari PAD, transfer pemerintah pusat dan daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah.
Menariknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru melampaui target dengan realisasi mencapai Rp551,66 miliar atau 125,04 persen. Sementara itu, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau 84,56 persen dari target.
Di sisi belanja, realisasi anggaran mencapai Rp8,58 triliun atau 85,91 persen, dengan belanja operasi sebagai komponen terbesar. Selain itu, belanja modal juga cukup signifikan, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi.
LKPJ juga memuat sejumlah indikator sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Timur tercatat 76,48 poin. Persentase penduduk miskin berada di angka 8,07 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,20 persen, serta indeks gini atau rasio gini sebesar 0,305 yang masih tergolong rendah.
“Melalui penyampaian laporan ini kami berharap bahwa seluruh capaian kinerja, berbagai permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang,” pungkasnya. (ma/rc)
