Foto : Suasana FGD. (Istimewa)
Bujurnews, KUTAI KARTANEGARA – Plt Asisten III Setkab Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Haryanto resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) dan survey lapangan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Wilayah Kota Bangun dan Tabang, Jumat (27/10/2023) di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong.
“Ini merupakan bentuk komitmen bersejarah bagi Kutai Kartanegara dimana rencana kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan merupakan langkah penting dalam penetapan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Program transmigrasi lanjutnya, telah lama menjadi salah satu intrumen program pemerintah dalam menyebarluaskan pembangunan dan memberikan ruang dalam setiap kegiatan masyarakat di seluruh tanah air.
“Ini juga akan menjadi landasan penting dalam perencanaan yang solid dan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Kutai Kartanegara,” ujar Dafip.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kukar M. Hatta mengatakan penyususnan rencana kawasan transmigrasi direncanakan pada dua kecamatan yakni, kawasan Kota Bangun dan Kawasan Tabang.
Dalam survey ini dilakukan pengkajiannya oleh Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPIKDPDTT) RI melalui Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai kewenanganan dalam proses penetapan kawasan transmigrasi.
“Rencana kawasan transmigrasi merupakan salah satu inisiatif penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memajukan sektor transmigrasi dan tenaga kerja di wilayah Kukar. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta berbagai peluang lainnya yang dapat menciptakan kawasan yang produktif dan berdaya saing,” terangnya.
Ditambahkan Hatta, kajian rencana kawasan transmigrasi meliputi aspek penting yakni pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisifasi aktif dalam membangun kawasan seperti melalui pelatihan, pendidikan, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kemudian infrastruktur dasar yang mendukung seperti jalan, listrik, air bersih dan komunikasi yang tersedia dan berkualitas.
“Kualitas tenaga kerja juga diperlukan di kawasan sehingga memperkuat dan berkontribusi dalam sektor yang berpotensi termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta kerja sama dengan pihak terkait lainnya,” tandasnya. (Kar)
