Presiden Jokowi Minta Pemerintah Hentikan Pembuatan Aplikasi Baru untuk Mengatasi Tumpang Tindih dan Memperlancar Layanan
Bujurnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghentikan pembuatan aplikasi baru. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi layanan pemerintah kepada masyarakat.
Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi pemerintahan yang beroperasi secara terpisah tanpa adanya sinkronisasi. Keberadaan aplikasi-aplikasi ini justru memperlambat proses layanan kepada masyarakat karena adanya tumpang tindih dalam fungsi dan data yang dihasilkan.
Pernyataan tersebut juga didukung dengan fakta bahwa di beberapa kementerian saja, terdapat hingga 500 unit aplikasi yang berjalan secara terpisah. Bahkan, Jokowi menyayangkan bahwa setiap kali terjadi pergantian pejabat, seringkali diikuti dengan pembuatan aplikasi baru.
Tumpang tindih ini tidak hanya menyebabkan kerumitan administratif, tetapi juga mengakibatkan pemborosan sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pengembangan layanan yang lebih bermutu dan efisien. Dengan mematikan pembuatan aplikasi baru, diharapkan pemerintah dapat lebih fokus pada penyempurnaan dan integrasi aplikasi yang sudah ada.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital yang lebih terarah dan terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam pengembangan teknologi informasi, namun hal tersebut akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan koordinasi dan integrasi yang baik antarinstansi.
Selain menghentikan pembuatan aplikasi baru, Jokowi juga meminta agar pemerintah fokus pada pengembangan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa layanan pemerintah lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Diharapkan dengan langkah ini, tumpang tindih dalam sistem aplikasi pemerintahan dapat diminimalisir, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Pemerintah daerah juga diharapkan turut mendukung inisiatif ini dengan mengadopsi praktik yang sama dalam pengembangan aplikasi pemerintahannya. (*)
