Bujurnews – Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi tersebut belum pernah menolak wacana pemerintah mengenai pemberian hak pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ihsan, anggota Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazismu) PP Muhammadiyah, dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan’ yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi IX DPR Gedung Nusantara III Senayan Jakarta pada Rabu (26/6).
“Kami belum pernah menyatakan sikap apapun. Jika ada yang menolak, itu bukan pernyataan Muhammadiyah, itu opini personal orang yang menyampaikan,” ujar Ihsan, menegaskan posisi resmi Muhammadiyah.
Saat ini, Muhammadiyah tengah melakukan kajian internal untuk mengevaluasi potensi manfaat dari pengelolaan tambang batu bara. Kajian ini mencakup kemampuan sumber daya manusia serta aspek keuangan dan pembiayaan operasional pertambangan. Ihsan menjelaskan bahwa hasil dari kajian internal ini akan menjadi acuan bagi Muhammadiyah dalam mengambil keputusan terkait tawaran IUP batu bara dari pemerintah.
“Kalau dianggap mampu dilakukan, pasti Muhammadiyah akan kerjakan,” ungkap Ihsan, menekankan bahwa keputusan akhir akan diambil berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan menyeluruh.
Langkah Muhammadiyah untuk melakukan kajian internal menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan terukur dalam menyikapi wacana tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang batu bara akan memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi dan anggotanya tanpa mengabaikan aspek-aspek lingkungan dan sosial.
Selain itu, Ihsan juga menambahkan bahwa Muhammadiyah akan terus berdiskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif. Diskusi ini diharapkan dapat membantu Muhammadiyah dalam membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan prinsip dan tujuan Muhammadiyah,” kata Ihsan.
Dalam konteks yang lebih luas, wacana pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan telah memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik ide tersebut dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi ormas dalam sektor ekonomi strategis, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar tambang.
Dengan melakukan kajian internal yang komprehensif, Muhammadiyah menunjukkan komitmennya untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan contoh bagi ormas lainnya dalam menyikapi wacana pemberian IUP batu bara dari pemerintah.
Keputusan akhir Muhammadiyah akan sangat dinantikan, mengingat organisasi ini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan dikenal dengan prinsip-prinsip keadilan sosial serta kesejahteraan umat. Dengan demikian, keputusan tersebut diharapkan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. (*)
