Ketua Komisi I DPR RI Kritisi Ketiadaan Cadangan Data di Pusat Data Nasional Sementara
Bujurnews – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengkritik keras ketiadaan cadangan data yang menyebabkan gangguan pada sejumlah layanan publik akibat serangan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Kritik ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis (27/6).
Dalam rapat tersebut, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui bahwa ketiadaan cadangan data menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan PDNS. Pengakuan ini menuai reaksi keras dari Meutya Hafid, yang menyebut bahwa ketiadaan cadangan data menunjukkan kurangnya tata kelola yang baik dalam manajemen data nasional.
“Kalau begitu, itu bukan pengelolaan yang baik. Itu kebodohan saja, Pak,” tegas Meutya dalam rapat yang diadakan di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia menekankan pentingnya tata kelola data yang baik dan adanya sistem cadangan data yang memadai untuk menghindari gangguan layanan publik di masa depan.
Gangguan pada PDNS telah menyebabkan berbagai layanan publik menjadi terganggu, termasuk layanan administrasi dan pemerintahan yang bergantung pada data digital. Ketiadaan cadangan data memperparah dampak serangan tersebut, yang seharusnya bisa diminimalisir dengan adanya backup data yang memadai.
Meutya juga menyoroti pentingnya kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN dalam memperkuat keamanan siber dan memastikan kelancaran layanan publik. Menurutnya, kedua lembaga ini harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.
“Saya berharap Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem dan memastikan adanya cadangan data yang memadai. Keamanan data nasional adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh,” lanjut Meutya.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan data nasional. Ia juga berjanji untuk meningkatkan koordinasi dengan BSSN guna memperkuat keamanan siber dan memastikan keberlanjutan layanan publik.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola data dan memastikan adanya sistem cadangan yang memadai. Keamanan data nasional adalah prioritas utama kami, dan kami akan bekerja keras untuk mengatasi masalah ini,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika.
Sementara itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui bahwa pihaknya akan meningkatkan upaya dalam memperkuat sistem keamanan siber dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Ia juga menegaskan komitmen BSSN untuk bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memperbaiki tata kelola data nasional.
“Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Keamanan data nasional adalah tanggung jawab kami, dan kami akan memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hinsa.
Kritik dari Ketua Komisi I DPR RI ini diharapkan dapat mendorong langkah-langkah perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan data nasional dan memperkuat sistem keamanan siber di Indonesia. Dengan demikian, layanan publik dapat berjalan lancar dan aman tanpa terganggu oleh serangan siber di masa mendatang. (*)
