Bujurnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan saat pandemi COVID-19. Dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp300 miliar.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/7), juru bicara KPK, Tessa Mahardika, mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus tersebut. “KPK telah menetapkan tiga tersangka dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp300 miliar,” ujar Tessa.
Meskipun identitas para tersangka belum diungkapkan secara resmi, KPK terus melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan menyita sejumlah aset terkait kasus ini. Penyitaan aset dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan memastikan pemulihan kerugian negara.
Sejauh ini, KPK telah menyita beberapa aset berharga milik para tersangka. Enam rumah dan dua apartemen senilai total Rp30 miliar telah disita. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp1,5 miliar dari salah satu tersangka dan rekan bisnisnya.
Tidak hanya aset properti dan uang tunai, KPK juga berhasil menyita sejumlah barang berharga lainnya dari rekan bisnis tersangka. Di antaranya adalah robot pembasmi virus COVID-19 senilai Rp500 juta dan perangkat face recognition access control terminal senilai total Rp350 juta.
Tessa Mahardika menyatakan bahwa KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini dan membawa semua pihak yang terlibat ke hadapan hukum. “Kami akan terus melakukan penyidikan hingga tuntas dan memastikan semua aset yang didapat dari hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara,” tambah Tessa.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan pentingnya pengadaan APD dalam penanganan pandemi COVID-19. Masyarakat berharap agar KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan menegakkan hukum dengan adil.
Para tersangka diduga memanfaatkan situasi darurat pandemi untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak sah. Dalam situasi krisis seperti pandemi, tindakan korupsi semacam ini sangat merugikan negara dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dan perlindungan.
KPK berharap dengan penegakan hukum yang tegas, kasus korupsi seperti ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Masyarakat pun diimbau untuk selalu melaporkan jika menemukan indikasi korupsi agar KPK dapat segera bertindak dan menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. (*)
