Muhammadiyah Terima Izin Usaha Pertambangan, Muhadjir Effendy Pimpin Tim Pengelola
Bujurnews – Muhammadiyah, salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, secara resmi menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diumumkan setelah melalui proses pembahasan dan rapat pleno yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Sebagai langkah awal, PP Muhammadiyah telah menunjuk salah satu pengurusnya yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir akan bertanggung jawab menyusun panduan dan misi untuk memastikan bahwa operasi pertambangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah tetap prolingkungan dan berkelanjutan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan komitmen Muhammadiyah dalam mengelola pertambangan dengan baik dan bertanggung jawab. “Jika IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya secara seksama, dengan mengeliminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini,” ujar Haedar Nashir dalam konferensi pers.
Muhammadiyah berencana untuk memanfaatkan izin usaha pertambangan ini guna mendukung berbagai program sosial dan ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Haedar menekankan bahwa meskipun pertambangan sering kali menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, organisasi ini akan memastikan bahwa operasinya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tidak merusak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Langkah Muhammadiyah ini merupakan bagian dari strategi organisasi untuk memperluas perannya dalam bidang ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Muhadjir Effendy, sebagai ketua tim, akan mengawasi setiap tahapan operasional pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, Muhammadiyah juga akan melibatkan para ahli di berbagai bidang, termasuk pertambangan, hukum, dan lingkungan, untuk memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Dengan pendekatan yang holistik ini, Muhammadiyah berharap dapat menjadi contoh bagi pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.
Keputusan Muhammadiyah untuk terjun ke sektor pertambangan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung karena melihat potensi besar untuk kemajuan ekonomi organisasi dan masyarakat, namun ada juga yang mengkhawatirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.
Namun, dengan komitmen kuat yang telah dinyatakan oleh pimpinan Muhammadiyah, diharapkan kekhawatiran tersebut dapat diminimalisir dan manfaat dari kegiatan pertambangan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Muhammadiyah akan terus berkomunikasi dengan berbagai stakeholder untuk memastikan bahwa operasional pertambangan ini berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. (*)
