BONTANG – DPRD Kota Bontang meminta pemerintah setempat untuk tak abai dengan kondisi perusahaan plat merah PT Laut Bontang Bersinar (LBB) Kota Bontang. Anak usaha milik Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) ini perlu dievaluasi secara total.
Anggota DPRD Bontang Sumardi meminta pemerintah tak membiarkan sengkarut di PT LBB berlarut-larut. Sejak 3 tahun terakhir laporan tunggakan gaji karyawan hampir terjadi setiap bulan, padahal aktivitas kepelabuhanan lancar.
“Saya ini pernah jadi pengusaha agen perkapalan, kalau di Pelabuhan itu tidak dibayar tak boleh sandar. Jadi harus cash, nah ini kok menunggak terus gaji,” ungkap Sumardi, Jumat (27/9/2024).
Ia menilai buruknya tata kelola keuangan di PT LBB menjadi biang masalah perusahaan pengelola Pelabuhan Loktuan ini. Pemerintah perlu mengaudit keuangan perusahaan secara menyeluruh kemudian mengevaluasi kepemimpinan direktur.
“Tujuan dibentuk kan untuk mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Waktu yang diberikan sudah cukup, kalau gagal yah dievaluasi. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” kata dia.
Sumardi melanjutkan, setelah mengevaluasi direksi serta keuangan pemerintah diminta melakukan penjaringan calon secara proporsional. Kandidat yang ditunjuk sudah semestinya memiliki kompetensi serta intergritas.
Diberitakan sebelumnya, PT Laut Bontang Bersinar-anak usaha milik Perumda AUJ Bontang- kembali menunggak gaji karyawannya. Para karyawan kembali harus mengelus dada dengan tumpukan utang yang kian menggunung.
Laila bukan nama sebenarnya tak kuasa menahan kesedihannya akibat banyaknya nota kasbon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kasbon itu dia lakukan lantaran 2 bulan gajinya sebagai pekerja di PT Laut Bontang Bersinar (LBB) belum dibayar sampai saat ini. (Adv/ape)
