Fraksi Golkar DPRD Kutim Soroti Alokasi Belanja Daerah dalam Raperda APBD Kutim 2025
Bujurnews, Kutai Timur – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hasna, menyampaikan pandangan umum Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kutim ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Dalam penyampaiannya, Hasna menyoroti terkait alokasi anggaran belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 11,136 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, alokasi terbesar adalah untuk Belanja Operasi yang mencapai Rp 5,603 triliun atau sekitar 50 persen dari keseluruhan anggaran.
“Fraksi Golkar meminta agar pemerintah daerah agar memperhatikan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk program pengentasan stunting dan peningkatan gizi, program pengentasan bemiskinan, program penurunan angka pengangguran terbuka dan program peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Rancangan APBD TA 2025,” tegas Hasna.
Selain itu, pada Belanja Modal sebesar Rp 4,321 triliun, fraksi Golkar melihat target belanja modal sebesar 40 persen dari total belanja daerah, tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa, sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No.15 Tahun 2024 Tentang Pendoman Penyusunan APBD.
“Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas perhatian terhadap infrastruktur dasar yang telah masuk dalam APBD 2025,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran belanja modal untuk proyek-proyek infrastruktur.
“Kami berharap agar setiap proyek yang dibiayai dengan anggaran ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kita dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Hasna juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dari APBD.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dapat berjalan baik demi memastikan pelaksanaan proyek-proyek ini sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya.(adl/ja/ape/adv)
