Bujurnews.com – Israel dan kelompok Hamas, bersama sejumlah kelompok perjuangan kemerdekaan Palestina, resmi mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri konflik berdarah selama 15 bulan di Gaza. Gencatan senjata ini akan mulai berlaku efektif pada Minggu, 19 Januari 2025.
Kesepakatan penting ini diumumkan oleh Amerika Serikat dan Qatar, dua negara yang berperan sebagai mediator dalam perundingan damai. Pengumuman tersebut disampaikan pada Rabu malam, 15 Januari 2025 waktu Doha, atau Kamis dini hari WIB.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, menyampaikan harapan besar agar gencatan senjata ini menjadi awal menuju perdamaian permanen di kawasan tersebut. “Para mediator mengumumkan gencatan senjata dengan harapan mencapai kesepakatan damai permanen antara kedua belah pihak,” ujarnya dalam konferensi pers.
Kesepakatan ini juga mencakup pertukaran sandera dan tahanan sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan kedua pihak. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyambut baik perjanjian ini dan menegaskan bahwa pembebasan para sandera akan segera dilakukan.
“Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan disandera,” kata Biden, dikutip dari Reuters.
Menariknya, Biden juga mengungkapkan bahwa ia terus berkoordinasi dengan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, terkait kelanjutan implementasi kesepakatan ini. Sebagian besar ketentuan gencatan senjata akan dilanjutkan oleh pemerintahan Trump.
Kesepakatan gencatan senjata ini diharapkan menjadi titik balik dalam konflik panjang di Gaza. Dengan adanya penghentian pertempuran dan masuknya bantuan kemanusiaan, masyarakat Gaza dapat mulai membangun kembali kehidupan mereka yang porak-poranda akibat perang.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi kuat menuju perdamaian jangka panjang di Timur Tengah, sekaligus mendorong terciptanya solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina dan Israel. (*)
